Identitas Politik Islam
Agar bisa baca buku, silakan lakukan Login!
loginUmat Islam tidak perlu bersikap apolitik, namun harus bersikap kritis terhadap politik. Kepemimpinan politik di Indonesia lahir dari sejarah, budaya, dan harapan-harapan masyarakat. Politik di zaman paska kemerdekaan atau proklamasi cenderung keideologi. Berlanjut dengan kepemimpinan pragmatis di zaman orde baru. Guru Besar UGM ini mewanti-wanti agar dalam memilih pemimpin untuk mengutamakan legal-rasional, bukan kepada karismatik. Kepemimpinan rasional berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan atas wibawa perorangan. (hlm. 226)
Nilai yang perlu dijunjung tinggi oleh umat adalah keadilan. Menjadikan semua orang memiliki hak yang sama, apabila harus memilih maka kaum tertindaslah yang diutamakan. Kepentingan politik umat Islam adalah (1) moralitas (jalan Allah, sabilillah), (2) perubahan struktur (jalan kaum teraniaya, sabilil mustadafin), (3) mekanisme politik yang baik (jihad besar melawan ‘nafsu politik’). (hlm. 250)
Islam tidak melihat konflik sebagai dasar pergerakan. Malah melihat unit sosial yang tampak berseberangan sebagai pasangan-pasangan seperti pemerintah-masyarakat, elite-massa, pengusaha-buruh, dan sebagainya. Berbeda dengan komunisme yang berangkat dari konflik, bila tidak kawan maka itu lawan. Pengusaha dilawan dengan buruh dan pemilik tanah dilawan dengan buruh tani.
